Makan Gaji Buta Rp 435 Juta, Guru SD Demseria Simbolon 7 Tahun Bolos Mengajar

Gaji Buta Rp 435 Juta, Guru SD Demseria Simbolon 7 Tahun Bolos Mengajar

Seorang guru SD di Kelurahan Damai, Binjai,  Sumatera Utara harus menjalani persidangan lantaran didakwa melakukan penipuan, Jumat (3/5/2019). Guru bernama Demseria Simbolon tersebut diduga tidak mengajar selama 7 tahun lamanya namun tetap memperoleh gaji.

Dikutip dari TribunMedan.com, Demseria menerima semua gajinya sejak 2011 lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asepte Ginting di hadapan Majelis Ketua Nazar Efriandi dalam persidangan.

"Terdakwa Demseria Simbolon yang diangkat sebagai Guru SD Nomor 027144 mendapat pembayaran gaji tahun 2011 sebesar Rp 44.901.000, tahun 2012 dapat gaji Rp 49.406.400, tahun 2013 dapat gaji Rp 52.851.600, tahun 2014 dapat gaji Rp 55.621.000, tahun 2015 dapat gaji Rp 58.325.700, tahun 2016 dapat gaji Rp 63.805.600, tahun 2017 dapat gaji Rp 63.805.600, dan tahun 2018 dapat gaji Rp 46.326.400," ungkap Asep.

Dari rincian tersebut total besaran gaji yang diterima oleh Demseria sejak 2011 lalu sebesar Rp 435.114.500.

Dalam dakwaan tersebut, Demseria disebutkan tidak pernah mengajar sejak 2011 sampai dengan Agustus 2018.


"Jumlah seluruh gaji yang diterima terdakwa Demseria dari tahun 2011 sampai Agustus 2018 sebesar adalah Rp 435.144.500. Sejak Januari 2011 sampai Agustus 2018, terdakwa tidak pernah masuk mengajar dan tidak melaksanakan tugas sebagai guru. Namun, terdakwa tetap menerima gaji dan tunjangan," ungkap Asep.

Dalam sidang lanjutan yang digelar Senin (6/5/2019) di Pengadilan Tipikor Medan, Kepala Koordinator Dinas Pendidikan Cabang Binjai Utara, Emi Sutrisnawati dan mantan Kepala UPTD Binjai Utara periode 2011-2013, Yusnan Nasution dihadirkan untuk memberikan kesaksian.

Emi menjelaskan, bahwa Demseria mengaku tidak masuk ke sekolah karena terlilit utang sampai akhirnya tidak masuk sekolah selama 7 tahun lamanya.

"Jadi waktu itu saya tanya informasi kepada semua rekan-rekan guru di SD tersebut. Jadi mereka bilang Ibu Demseria itu tidak datang ke sekolah karena kasus utang. Utang di luar dari Bank Sumut, katanya. Utangnya ini di luar," tutur Emi.

"Inspektorat akhirnya tahu setelah melakukan pemeriksaan rutin bahwa terdakwa tidak mengajar selama 7 tahun. Karena beberapa kali kita sudah melayangkan surat ke sekolah tidak pernah balik," tambahnya.
Emi mengaku, pada 2018 lalu ia pernah mendapatkan laporan soal ketidakhadiran Demseria untuk mengajar.

Namun ia tidak bisa menghentikan gaji Demseria lantaran tidak ada SK dari Walikota.
“Kami tidak dapat menghentikan gaji. Bahkan Dinas Pendidikan sekalipun tidak dapat, kalau tidak ada SK Wali Kota,” tutur Emi.

Surat teguran yang dilayangkan oleh UPTD juga tidak pernah mendapatkan tanggapan.

"Kata Kepala Dinas Binjai pernah suruh buat surat pemberitahuan kalau terdakwa 3 tahun tidak pernah datang. Tapi tidak ada turun suratnya, saya juga pernah tanya secara lisan. Namun, kepala sekolahnya tidak tahu dimana alamatnya beliau ini," terangnya.

Selama masa jabatannya sebagai seorang guru, Demseria selalu tidak hadir dengan alasan alfa.

"Di absennya terdakwa ini alfa sejak 2009. Saya sempat juga bertanya sama kawan-kawan guru dan mereka menyebutkan bahwa rumah ibu ini kosong. Ada yang bilang urusan bisnisnya kata kepala sekolah. Kepala sekolah juga tidak ada kemampuan menindaklanjuti," pungkasnya.

Demseria Diduga Palsukan Kematian

awal kasus penipuan yang dilakukan oleh Demseria terbongkar setelah sang suami, Adesmen Sagala datang ke PT Taspen Persero Cabang Utama Medan, Jalan Adam Malik Nomor 64.

Kedatangan suami Demseria bermaksud untuk mengajukan tagihan pembayaran asusransi kematian Demseria.

"Setelah melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang dibawa oleh Adesman Sagala, Muhaimin Adam selaku Pjs Kepala Seksi Penetapan Klaim pada Kantor Cabang Utama PT Taspen Medan, menyetujui serta melakukan pembayaran penagihan klaim kematian Demseria Simbolon melalui pemindahbukuan ke Rekening Bank Sumut sebesar Rp 62.386.500 tahun 2018," ungkap Jaksa Penuntut Umum, Asepte Ginting dalam persidangan Jumat (3/5/2019).

"Jadi, total kerugian yang dibuat terdakwa sebesar Rp 373.800.500. Ia didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 373.800.500 karena tidak pernah mengajar sebagai Guru SD Nomor 027144 di Jalan Kueni Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara selama 7 tahun dan mengklaim kematian palsu," tambahnya.
Terkait dugaan pemalsuan kematian yang dilakukan oleh Demseria, melalui sebuah surat, pihaknya membantah hal tersebut.

Surat yang dikirimkan ke kantor Tribun Medan tersebut, menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pemberitaan yang muncul.

Begini poin bantahan yang ada dalam isi surat tersebut:

 "1. Bahwa pihak keluarga dari Demseria Simbolon keberatan, menolak dan tidak setuju atas judul dari pemberitaan tersrbut. Berdasarkan asas praduga tidak bersalah dan fakta awal dalam proses persidangan berdasarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Surat Kematian dari Kelurahan Binjai Utara dibuat pada tanggal 21 April 2014. Jika menghitung mundur dari 2014 sampai sekarang, kurun waktu tersebut tidak sampai 7 tahun. bahwa pross persidangan masih berjalan dan belum memtusukan apapun, setiap orang hendaknya tidak menyimpulkan bahwa surat kematian tersebut asli atau tidak. Baik Ibu Demseria Simbolon maupun pihak keluarga tidak pernah melakukan pengurusan pengajuan klaim asuransi kematian kepada PT Taspen (Persero) kantor cabang utama Medan;

2. Bahwa Ibu Demseria Simbolon tidak pernah melakukan penipuan karena telah terang dan jelas yang bersangkutan masih hidup sampai sekarang. Semuan dokumen yang diperlihatkan oleh petugas pada saat proses pemeriksaan dilakukan telah dibantah karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

3. Bahwa berdasarkan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemindahan hak klaim dan tambahan hak kalim dari PT Taspen (Persero) terjadi tahun 2014 dan 2015 bukan 2018 sebagaimana diberitakank;

4. Bawah berdasarkan dakwan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak BPKP Perwakilan Sumatera Utara hanya menyatakan kerugian Keuangan Negara atas pengeluaran yang tidak sah atas pembayaran klaim kematian yang dibayarkan oleh pihak PT Taspen (Persero) dan tidak termasuk pada proses perhituangan kerugian keuangan negara atas pembayaran gaji Ibu Demseria Simbolon;

5. Bahwa Ibu Demseria Simbolon maupun dari pihak keluarga menolak semua tuduhan yang diberikan karean tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Kami akan memberikan semua keterangan dan data pada proses persidangan sehingga kebenaran itu dapat terungkap.

Demikian Hak Jawab ini kami buat dengan sebenarnya. Kami berharap Tribun-Medan.com segera memuat hak jawab ini sebagaimna telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pemberitaan yang dimuat berimbang dari kedua belah pihak. Semoga Tribun-Medan.com semakin lebih baik kedepannya.
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
An. Pihak keluarga Demseria Simbolon
Juanda Sagala,"

sumber:  tribun-medan.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel