Syarat Pendaftaran Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM Sekolah Kedinasan 2019-2020

Posted on
Syarat Pendaftaran Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM Sekolah Kedinasan 2019-2020

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/378/M.SM.01.00/2019 Tangal 26 Maret 2019 tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Kebutuhan CPNS dari siswa/siswi POLTEKIP / POLTEKIM Tahun anggaran 2019, Kementeriaan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indinesia akan membuka 600 formasi CPNS jalur kedinasan Poltekip/Poltekim,.

Oleh karena itu  Kementeriaan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indinesia (KEMNKUMHAN RI) mengundang putra/putri terbaik lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Sederajat dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Permasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) dengan ketentuan sebagai berikut:
Program Studi di POLTEKIP :
· Teknik Permasyarakatan
· Manajemen Permasyarakatan
· Bimbingan Permasyarakatan
Program Studi di POLTEKIM :
· Keimigrasian
· Administrasi Keimigrasian
· Hukum Keimigrasian
· Manajemen Teknologi Keimigrasian

Persyaratan Pendaftaran POLTEKIP dan POLTEKIM
1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Pria / Wanita.
3. Pendidikan SMA sederajat 
4. Usia pada tangal 1 April 2019 serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun (dibuktikan dengan akte Kelahiran/surat keterangan lahir).
5. Tinggi Badan minimal Pria 165 cm, Wanita minimal 158 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli.
6. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata dan softlens, tidak tuli, dan tidak buta warna.
7. Bagi pria tidak bertato / bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat dengan disertakan surat keterangan dari ketua adat
8. Bagi wanita tidak bertato / bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga dan tidak bertindik/bekas tindik di telinga lebih dari 1 pasang (telinga kiri dan kanan)
9. Belum pernah menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan.
10. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di seluruh Wilayah Indonesia.
11. Tidak pernah putus studi / drop out (DO) dari POLITEKNIK ILMU PERMASYARAKATAN dan POLITEKNIK IMIGRASI dan atau Akademi / Sekolah kedinasan pemerintah lainnya;
12. Membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai Calon Taruna / Taruni .
13. Tidak sedang menjalani ikatan dinas / pekerjaan dengan instansi / perusahaan lain.
14. Bagi peserta yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM, selain harus memenuhi persyaratan diatas (angka 1 s.d. 13), juga harus memenuhi syarat :

  • Mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat/gol. ruang setinggi-tingginya Pengatur Muda Tk.I / (II/b) dibuktikan dengan surat pengantar dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah);
  • Umur setinggi-tingginya 25 tahun, yang dibuktikan dengan akte / surat keterangan lahir;
  • Tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja;
  • PPKP tahun 2017 dan PPKP tahun 2018 minimal bernilai baik dan seluruh komponen / unsur penilaian PPKP minimal baik serta telah membuat SKP tahun 2019 pada sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG)
  • Hanya mendaftar di 1 (satu) program pendidikan yang sesuai dengan formasi asal PNS (PNS di jajaran Pemasyarakatan hanya boleh mendaftar di POLTEKIP dan PNS di jajaran Imigrasi hanya boleh mendaftar di POLTEKIM).

    CaraPendaftaran Calon Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM
    1. Pelamar umum wajib melakukan mendaftar di portal SSCN BKN di alamat https://sscasn.bkn.go.id dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dimulai tanggal 9  April s.d 30 April 2019
    2. Khusus bagi pelamar yang telah diangkat sebagai PNS Kementerian Hukum dan HAM melakukan pendaftaran, unggah berkas lamaran dan cetak tanda bukti pendaftaran online dimulai tanggal 9 April s.d 30 April 2019 pada portal http://catar.kemenkumham.go.id.
    3. Pelamar hanya boleh memilih 1 (satu) pilihan Sekolah Kedinasan, apabila terdapat kesalahan secara dalam memilih sekolah kedinasan, maka akan menjadi tanggung jawab pelamar sendiri, panitaia tidak dapat merubahnya dan apabila memilih lebih dari 1 (satu) pilihan Sekolah Kedinasan maka pelamar tersebut secara otomatis dinyatakan gugur / tidak dapat mengikuti tahapan seleksi administrasi
    4. Unggah berkas lamaran terdiri dari :

    • Surat lamaran bermaterai Rp. 6000,-. ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan ditandatangani dengan pena bewarna hitam (format surat lamaran dapat diunduh di catar.kemenkumham.go.id).
    • Kartu Tanda Penduduk (KTP) (asli) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik (asli) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang
    • Ijazah atau STTB (asli) , bagi lulusan luar negeri/ memiliki ijazah berbahasa asing melampirkan pula surat penyetaraan/ persamaan ijazah dari pejabat yang berwenang
    • Surat Keterangan Catatan Kepolisaian danri Polsek/ Polres/ Polwiltabes/ polda yang masih berlaku (asli)
    • Akta kelahiran/ Surat Keterenagan lahir (asli) dari dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bukan dari bidan atau puskesmas)
    • Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah / Rumah Sakit Pemerintah / TNI / Polri (asli)
    • Surat Keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh Lurah / kepala Desa sesuai domisili (asli) (bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, ketua RT, ketua RW, atau orang tua)
    • Surat Pernyataan 6 point dari pelamar yang berisi tentang sanggup mentaati perjanjian ikatan dinas, Sanggup mengganti seluruh biaya selama mengikuti pendidikan apabila mengundurkan diri, Bersedia ditempatkan diseluruh Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan, Sanggup tidak menikah selama pendidikan dan tidak terikat dengan instansi pemerintah lain/ swasta dan tidak mengkonsumsi / menggunakan narkotika, psikotropika, prekusor dan zat aditif lainya yang ditandatangani dengan pena berwarna hitam, bermaterai Rp. 6000,-. (dapat diunduh http://catar.kemenkumham.go.id)
    • Pas photo berlatar belakang warna merah untuk POLTEKIP dan warna biru untuk POLTEKIM, berukuran 3 x 4.
    • Khusus bagi peserta lulusan SMA Sederajat Tahun ini, persyaratan pada point 3 dan ponit 4 dapat digantikan dengan Surat Keterangan Mengikuti Ujian Nasional yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah masing-masing (asli).
    • Bagi peserta dari PNS Kemenkumham, selain melampirkan persyaratan pada point 1 sampai point 10, juga melampirkan :

      1. Surat Persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah).
      2. Surat Keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Kepala Satuan Kerja.
      3. Unggah SK CPNS, SK PNS, dan SK Pangkat Terakhir, PPKP tahun 2017, PPKP tahun 2018 dan PPKP tahun 2019

      TAHAPAN SELKSI DENGAN SISTEM GUGUR
      1. Seleksi Administrasi (Verifikasi Berkas Unggah, verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan )
      2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
      3. Seleksi Lanjutan:
      • a. Selaksi Kesehatan
      • b. Seleksi Kesamaptaan
      • c. Seleksi Tulis Psikotes dan Wawancara Psikotes
      • d. Seleksi Wawancara, Pengamatan Fisik dan keteranpilan (WPFK
      Untuk Persyaratan masing-masing Kementerian/Lembaga Pendidikan Kedinasan silahkan cek di bawah ini
      1. Jadwal dan Persyaratan Pendaftaran Penerimaan Taruna STIN Tahun 2019-2020 [Sekolah Ikatan Dinas] 
      2. Jadwal dan Persyaratan Pendaftaran Calon Praja IPDN 2019-2020 Sekolah Ikatan Dinas 
      3. Jadwal dan Persyaratan Pendaftaran SPMB PKN STAN 2019-2020 [Sekolah Ikatan Dinas]
      4. Persyaratan Pendaftaran PMB Politeknik Statistika STIS 2019-2020 [Sekolah Ikatan Dinas]
      5. Persyaratan Pendaftaran Taruna Baru STMKG Sekolah Kedinasan 2019 
      6. Syarat Pendaftaran SPMB Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) Kedinasan 
      7. Syarat Pendaftaran Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM Sekolah Kedinasan 2019-2020